Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pendidikan Rp1,08 triliun untuk Kalimantan Tengah pada 2026, Kamis (30/7/2026).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Regional Kalimantan Tengah melaporkan, pagu keseluruhan belanja pendidikan tahun ini mencapai Rp1,08 triliun. Herry Hernawan, Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalteng, menyampaikan bahwa realisasinya telah mencapai sekitar 59,68 persen.
Realisasi belanja pendidikan hingga saat ini tercatat sebesar Rp645 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program strategis demi kemajuan sektor pendidikan.
Sebagian besar dana realisasi, yakni Rp529,28 miliar, diperuntukkan bagi Program Strategis Sekolah Rakyat. Anggaran ini juga mencakup pembangunan, rehabilitasi, serta renovasi sarana prasarana pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
Kalimantan Tengah sendiri memiliki empat Sekolah Rakyat yang vital dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Sekolah-sekolah ini tersebar di empat wilayah utama: Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, dan Katingan.
Selain alokasi tersebut, dana sebesar Rp31,41 miliar juga disalurkan untuk mendukung Program Wajib Belajar 13 tahun. Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap anak memiliki kesempatan pendidikan yang merata.
“Pagu keseluruhan Belanja Pendidikan Tahun 2026 adalah Rp1,08 triliun dan saat ini realisasinya sekitar 59,68 persen,” Ujar Herry Hernawan.
DJPb menegaskan bahwa Belanja Pendidikan ini merupakan bagian dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dialokasikan pemerintah pusat. Manfaat dari belanja ini secara langsung diterima oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
Selain pendidikan, pemerintah pusat juga mengalokasikan belanja langsung lain yang memberikan manfaat serupa kepada masyarakat. Ini termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Belanja Kesehatan, hingga Belanja Infrastruktur.
Untuk Belanja Infrastruktur, realisasinya telah mencapai Rp1.129,12 miliar atau sekitar Rp1,129 triliun. Angka ini mewakili 50,28 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
Dana infrastruktur tersebut sebagian besar digunakan untuk operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) serta layanan transportasi udara. Alokasi juga mendukung pengembangan transmigrasi dan pembangunan jalan nasional sebesar Rp439,51 miliar.
