Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Dinkes Kaltim memetakan wilayah dengan kasus malaria tinggi untuk mempercepat penanggulangan dan eliminasi penularan sebelum 2030, Rabu (12/8/2026).
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya pemetaan berkala. Hal ini untuk memfokuskan intervensi penanganan medis, terutama di area yang masih mendapati kasus penularan setempat.
Hingga triwulan kedua 2026, kasus malaria lokal masih tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Timur. Secara akumulatif, total kasus malaria di Kalimantan Timur mencapai 408 hingga pertengahan 2026.
Sebagian besar kabupaten dan kota di Kaltim memang mengalami penurunan kasus dalam tiga tahun terakhir. Namun, pengawasan ketat tetap dilakukan di pintu masuk daerah untuk mencegah penularan dari luar.
Dinas Kesehatan Kaltim juga mewaspadai potensi penyebaran malaria impor di perkotaan. Kota Balikpapan dan Samarinda menjadi perhatian utama dalam kasus ini.
“Pemetaan berkala ini sangat krusial untuk memfokuskan intervensi penanganan medis, terutama di wilayah-wilayah yang masih mendominasi temuan kasus penularan setempat,” Ujar Jaya Mualimin.
“Meskipun mayoritas kabupaten dan kota secara umum mengalami penurunan angka kasus dalam tiga tahun terakhir, pengawasan di pintu masuk daerah tetap berjalan maksimal,” Tambahnya.
Pada 2025, Kota Balikpapan mengalami peningkatan kasus dari 68 menjadi 115. Di Samarinda, kasus melonjak dari 11 menjadi 57 setelah anggota TNI dan Polri kembali dari penugasan Papua.
Untuk itu, skrining kesehatan bagi pendatang dari luar daerah diperketat secara intensif. Ini merupakan upaya guna mencegah terbentuknya rantai penularan baru.
Jaya Mualimin turut menghubungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku dengan perubahan lingkungan. Ini berpotensi mempengaruhi perkembangan nyamuk Anopheles.
Menurutnya, konversi sebagian hutan menjadi kawasan perkotaan hijau yang tertata dapat membantu. Hal tersebut berpotensi mengurangi populasi nyamuk penular malaria.
Dinkes Kaltim menargetkan eliminasi penyakit ini terealisasi utuh sebelum 2030. Target tersebut akan dicapai melalui integrasi layanan medis di 188 puskesmas serta penguatan pengawasan lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dan edukasi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk lingkungan sehat serta bebas malaria.
