Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyesuaikan program prioritas akibat keterbatasan fiskal, sementara alokasi belanja pegawai tidak dapat diubah, Selasa (4/8/2026).
Penyesuaian tersebut dilakukan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berjalan efektif tanpa mengganggu kewajiban pemerintah terhadap belanja yang bersifat wajib.
Belanja pegawai menjadi komponen yang tidak memiliki ruang untuk direvisi. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dipertahankan maupun disesuaikan.
Fokus koreksi diarahkan pada kegiatan yang dinilai masih dapat dijadwalkan ulang atau disesuaikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Meski terdapat penyesuaian, pemerintah memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas.
Langkah evaluasi juga dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal serta memiliki dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Pemerintah menilai efisiensi anggaran menjadi kunci agar pelaksanaan program tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal yang tersedia.
“Belanja pegawai tidak bisa diubah. Karena itu, program prioritas harus dikoreksi secara objektif agar anggaran tetap sehat dan pembangunan tidak kehilangan arah,” Tegas pemerintah.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan peninjauan kembali terhadap rencana kegiatan serta menyusun skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Melalui penyesuaian ini, Pemprov Kalimantan Timur berharap APBD tetap terjaga, program strategis dapat terus berjalan, dan target pembangunan daerah tetap tercapai secara berkelanjutan.
