Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong efisiensi anggaran dan penguatan PAD di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah, Minggu (2/8/2026).
Pemerintah Kota Samarinda memangkas anggaran belanja makan dan minum dinas dari Rp98 miliar. Perjalanan dinas diperketat hingga Rp7 miliar, memerlukan persetujuan langsung wali kota.
Berbagai kegiatan seremonial yang tidak mendesak turut dievaluasi sebagai upaya efisiensi. Kebijakan ini penting untuk menekan belanja, memprioritaskan program manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” Tegas Andi Harun.
Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Publik Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027 di Samarinda, Andi Harun menekankan perlunya langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menyatakan persoalan fiskal harus diterjemahkan menjadi kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh anggaran pemerintah harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan warga.
Selain efisiensi, Pemkot Samarinda memperkuat struktur fiskal melalui peningkatan PAD, kini sekitar Rp1,2 triliun. Dorongan diberikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mandiri dan menjadi sumber pendapatan baru.
“BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah,” Katanya.
Wali Kota Andi Harun menegaskan penghematan dimulai dari dirinya sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia hanya melakukan dua kali perjalanan dinas mendesak.
Ia bahkan menggunakan dana pribadi saat diundang sebagai narasumber luar daerah, sebagai contoh bagi jajaran. Hal ini merupakan bagian dari upaya memberikan teladan baik.
Untuk memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, jajaran diminta mengedepankan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah. Narasi yang dibawa harus didasari data valid, bukan sekadar narasi politik.
“Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik,” Tegasnya.
Gagasan ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin. Ia menilai langkah mitigasi fiskal Pemkot Samarinda layak menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi. Para kepala daerah di Kalimantan Timur bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” Ujarnya.
Dialog dimoderatori oleh Muhammad Khaidir, dihadiri akademisi Saipul Bahtiar dan Anggota Tim Ahli Gubernur Sudarno.
