Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Bulog Kaltim-Kaltara menyalurkan 10.800 ton beras hingga September 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan, Senin (7/9/2026).
Penyaluran dilakukan sebagai langkah intervensi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mencegah kenaikan harga di tingkat pasar.
Kepala Perum Bulog Kanwil Kaltimtara, Musazdin Said, mengatakan intervensi pasokan dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat hingga gerai pangan yang dikelola pemerintah.
“Intervensi dilakukan melalui pasar rakyat SP2KP, ritel modern, kios pangan pemerintah, hingga gerakan pangan murah yang digelar bersama pemerintah daerah maupun secara mandiri,” Ujar Musazdin Said.
Bulog juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras secara rutin di sejumlah wilayah. Apabila terjadi peningkatan permintaan atau pasokan di pasar mulai berkurang, distribusi beras akan segera ditingkatkan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga beras yang diterima masyarakat tetap berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi ketersediaan, Bulog Kaltimtara masih memiliki cadangan beras dalam jumlah besar. Stok yang tersimpan di gudang wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai 15.129 ton beras medium dan 427 ton beras komersial.
Keberadaan stok tersebut menjadi cadangan penting untuk menghadapi potensi peningkatan permintaan maupun gejolak harga beras di pasar. Bulog memastikan pasokan dapat kembali digelontorkan apabila kondisi membutuhkan intervensi.
Khusus di Kota Balikpapan, Bulog memperkuat distribusi melalui sekitar 427 mitra Rumah Pangan Kita (RPK). Jaringan tersebut dioptimalkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang sesuai ketentuan.
Bulog Kaltimtara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dengan dukungan stok yang tersedia serta jaringan distribusi yang diperkuat, Bulog optimistis harga dan ketersediaan beras di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara tetap terkendali.
