Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Sebanyak 85 persen titik api karhutla di Kaltim terdeteksi berada dalam kawasan konsesi, menurut peneliti Fakultas Kehutanan Unmul Rustam, Selasa (1/9/2026).
Data yang dicek hingga 30 Agustus 2026 menunjukkan angka signifikan ini. Rustam menekankan bahwa karhutla merupakan persoalan kompleks yang melibatkan tata kelola kawasan, perizinan, perubahan bentang alam, hingga kerusakan ekosistem gambut.
Menurut Rustam, temuan ini menunjukkan perlunya meninjau ulang lokasi kemunculan titik api. Jika kebakaran terjadi di kawasan berizin pengelolaan perusahaan, maka tanggung jawab pencegahan dan pengendalian tidak bisa dilepaskan dari pemegang konsesi.
Rustam menilai prinsip pertanggungjawaban harus berlaku kepada seluruh pihak. Ia mendesak sanksi pidana bagi pemilik konsesi, tidak hanya sanksi administrasi.
“Kalau ada kebakaran di dalam konsesi, maka tanggung jawabnya ada di pemilik konsesi. Karena mereka yang mengelola kawasan itu,” Ujar Rustam.
Ia menambahkan, masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar seringkali menjadi pihak yang mudah ditindak. Padahal, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat dan kebakaran dalam kawasan konsesi memiliki konteks yang berbeda.
Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sekitar 12 juta hektare, di mana sekitar 7 hingga 8 juta hektare merupakan kawasan hutan. Rustam juga menyoroti persoalan lahan gambut, yang karakternya sangat rentan terhadap perubahan tata air.
Anomali cuaca yang membuat kondisi semakin kering tidak serta-merta menyebabkan hutan terbakar tanpa adanya sumber api awal. Kebakaran hutan dan lahan dinilai 99 persen disebabkan oleh aktivitas manusia.
Puncak titik panas tahun ini diperkirakan terjadi pada 13 September 2026. Kondisi Kaltim relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa wilayah Kalimantan lainnya, meskipun jumlah titik panas di provinsi tersebut tetap tinggi.
