Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALIMANTAN — Anggota DPRD Kalimantan Timur Syafruddin meminta APBD Kaltim 2027 difokuskan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar belanja rutin pemerintah, Minggu (1/8/2026).
Menurut Syafruddin, penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang merata.
Syafruddin mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara cermat sehingga tidak terjadi pemborosan maupun pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
“APBD bukan sekadar dokumen belanja pemerintah, tetapi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap anggaran harus tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Tegas Syafruddin.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Selain itu, Syafruddin meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan prioritas anggaran sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap penyusunan APBD Kaltim 2027 dapat mengedepankan prinsip efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah.
Syafruddin menegaskan bahwa anggaran yang dikelola secara baik akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata.
