Kemenkum Kaltim Dorong Kades Jadi Juru Damai Desa 2026

Findy Alfiansyah Penulis

HARIANEXPRESS, KALIMANTAN – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyosialisasikan pendaftaran Non-Litigation Peacemaker Training 2026 secara daring untuk meningkatkan kompetensi juru damai desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kepala desa dan lurah dari kedua provinsi. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2026.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.

“Kepala desa dan lurah memiliki peran strategis sebagai Hakim Perdamaian Desa di tingkat masyarakat,” Ujar Masan.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta dipersiapkan menangani sengketa hukum ringan menggunakan pendekatan restorative justice. Mereka juga mendapatkan pembekalan teknik mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Program ini sekaligus menjadi tahapan persiapan menuju Paralegal Justice Award 2026 di tingkat nasional. Penghargaan tersebut mendorong peran kepala desa dan lurah dalam memberikan penyelesaian hukum nonlitigasi bagi masyarakat.

Dalam sosialisasi itu, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim memaparkan tata cara pendaftaran akun portal Paralegal Justice Award serta mekanisme pengunggahan dokumen pendukung.

Peserta juga mengikuti simulasi pengisian formulir secara daring. Materi tersebut mencakup penyiapan berkas administrasi dan bukti penyelesaian sengketa yang telah berhasil didamaikan.

Kanwil Kemenkum Kaltim turut menyiapkan pendampingan teknis untuk membantu kepala desa dan lurah dalam proses pendaftaran serta verifikasi dokumen sesuai ketentuan dan tenggat waktu BPHN.

Melalui sosialisasi ini, partisipasi kepala desa dan lurah diharapkan meningkat sehingga semakin banyak juru damai desa kompeten yang mampu menyelesaikan perselisihan di tingkat masyarakat