HARIANEXPRESS, SANGATTA – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur menyiapkan langkah responsif guna menangani lonjakan gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor pertambangan, Senin (18/05/2026).
Kepala Disnakertrans Kutai Timur, Sulisman, menyatakan bahwa fenomena pengurangan tenaga kerja ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat.
“Ini menjadi hal yang harus segera ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret agar persoalan ini bisa menemukan jalan keluar yang terbaik” ujar Sulisman.
Sulisman menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kutai Timur.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan perhatian bersama terhadap nasib para pekerja yang terdampak kebijakan PHK. Sulisman menganggap penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemerintah semata.
Mantan Kepala Bidang TIK Diskominfo Staper Kutim ini juga menyebut keberadaan peraturan daerah (perda) sebagai instrumen perlindungan yang sangat penting. Aturan tersebut berfungsi untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah kondisi industri yang sedang tidak stabil.
Sulisman menyampaikan komitmen tersebut sesaat setelah dirinya resmi dilantik untuk menduduki jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia hadir menggantikan posisi pejabat sebelumnya dalam upaya memperkuat langkah penyelamatan tenaga kerja daerah.
