Findy Alfiansyah Penulis
Aksi ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan ketimpangan sosial dan pembangunan yang masih terjadi di Kaltim. Meskipun provinsi ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kalimantan selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi. Kita adalah penyumbang devisa terbesar di Indonesia, hampir 50 persen jumlahnya. Tapi nyatanya pembangunan belum merata, listrik masih mati, antre BBM masih ada, pendidikan belum merata dan banyak kampung-kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan minum,” Ujar Salman Alfarisy (Humas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur).
Massa juga menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih kerap terjadi di Kaltim. Mereka mendesak pemerintah untuk menuntaskan persoalan-persoalan dasar tersebut demi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Aliansi Rakyat Kaltim juga meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi dan penggusuran paksa di wilayah Kaltim. Massa mendesak percepatan digitalisasi birokrasi dan reklamasi tambang, serta pemberantasan tambang ilegal.
Aksi unjuk rasa ini menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa persoalan di Kaltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Aliansi berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Pada sekitar pukul 17.00 Wita, arus lalu lintas di kawasan Simpang Tiga Kinibalu-Jalan Gajah Mada ditutup untuk mendukung jalannya aksi. Massa berorasi secara bergantian dari atas mobil komando, disertai seruan dan nyanyian perjuangan.


